Published On: Sun, Dec 16th, 2012

Pemkab Aceh Tengah Komit Tegakkan Syari’at Islam

Share This
Tags

Penegakan Syari’at Islam di Aceh masih menghadapi beberapa masalah seiring dengan “vakum”nya pelaksanaan beberapa qanun yang mengatur tentang syariat Islam, yaitu qanun nomor 11 tahun 2002, qanun nomor 12 tahun 2003, qanun nomor 13 tahun 2003 dan qanun nomor 14 tahun 2003.

Namun demikian, Pemkab Aceh Tengah tetap menegaskan komitmen pelaksanaan Syari’at islam dengan terus melakukan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat maupun pembenahan penanganan pelanggaran syari’at.  ”Penegakan Syari’at Islam di Aceh Tengah tetap bertumpu pada Amar Ma’ruf Nahi Munkar”, ungkap Kadis Syariat Islam Aceh Tengah, Drs. Tgk. H.M. Saleh Syamaun dalam suatu rapat koordinasi pelaksanaan syariat Islam yang digelar, kamis, (13/12) di Hotel Grand Penemas Takengon

Menyusul disempurnakannya qanun dan acara jinayah, Pemkab setempat menurut Saleh Saamaun  telah mengambil kebijakan untuk menanangani kasus khalwat melalui peradilan adat yang telah mendapat legalitas dengan diterbitkannya keputusan bersama tertanggal 18 juni 2008 oleh Bupati Aceh Tengah, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah dan Ketua MAA Aceh Tengah.

Selanjutnya penanganan kasus khalwat melalui peradilan adat semakin dikuatkan dengan hadirnya keputusan bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan MAA Provinsi Aceh, pada tanggal 20 Desember 2011. Kemudian khalwat juga mendapat penekanan dalam himbauan Muspida Aceh Tengah tanggal 18 agustus 2010.”Tidak seperti kasus Khalwat, untuk kasus khamar dan maisir belum mendapat legalitas serupa”, sela Saleh, sehingga perlu mendapat perhatian dan tidak terkesan dibiarkan.

Disamping masalah penanganan pelanggaran Syari’at, Saleh  mengatakan pengembalian Wilayatul Hisbah (WH)yang selama ini menjadi bagian dari Satpol PP, dibawah kendali Dinas Syari’at Islam merupakan urgensi tersendiri, karena menurutnya pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pihaknya kurang terintegrasi bila unit kerja WH tidak melekat dalam instansinya.

Sejatinya semua pihak berada di Bumi  Aceh , wajib mendukung dan menaati semua aturan berlaku dalam pelaksanaan hukum Syariat Islam (SI) sebagai salah satu keistimewaan Aceh. Ini adalah keistimewaan Aceh telah diatur dalam undang-undang dan qanun tentang penegakan syariat, ungkap Sekda Aceh Tengah,Drs. H.Taufik,MM  saat menanggapi adanya beberapa kendala penerapan Syari’at Islam.

Guna menyelesaikan berbagai permasalahan  Syariat,   perlu komitmen yang kuat disertai tanggungjawab bersama dari para pihak, baik aparat penegak hukum maupun seluruh komponen masyarakat, ujar Taufik, karena ia meyakini kebijakan itu merupakan tuntutan masyarakat yang menginginkan Syariat Islam menjadi bingkai kehidupan mereka.   ”Pemkab Aceh Tengah akan terus berupaya menempuh langkah-langkah agar Syari’at Islam membumi, mengingat betapa pentingnya aqidah dan moral umat Islam agar tetap kokoh dan tidak goyah di tengah kondisi Zaman yang berubah begitu cepat , tidak terkecuali  di dataran tinggi gayo ini “, pungkas Taufik.

Tampak Hadir pula dalam rapat tersebut unsur Kodim 0106 Aceh Tengah, kemudian unsur Polres Aceh Tengah, unsur Kejaksaan, Ketua Mahkamah Syari’ah, unsur Majelis Adat Gayo serta  para pemangku kepentingan lainnya.

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>