Wakil Bupati Hadiri Rapat Konsultasi Konservasi Gajah Sumatera

220

Banda Aceh – Dalam upaya pengelolaan konservasi Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus) di Provinsi Aceh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) mengadakan Rapat Konsultasi, Rabu (03/11/2021).

Acara tersebut berlangsung di Hotel Hermes Palace yang diikuti oleh anggota Komisi IV DPR-RI Ir. H. T. A. Khalid, M.M., Muslim, S.HI, M.M., dan H. M. Sallim Fakhry, S.E., M.M., Wakil Bupati Aceh Tengah H. Firdaus, SKM, Plt. Bupati Bener Meriah, Bupati Pidie, Bupati Pidie Jaya, Bupati Bireuen, Bupati Aceh Jaya, Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Utara, Bupati Aceh Selatan, Wakil Bupati Aceh Tenggara, Kadis LHK Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kepala Balai Besar TN Gunung Leuser, Kepala Balai KSDA Aceh, BPDAS Krueng Aceh, Direktur CRU Aceh serta diikuti pula secara online oleh Dirjen KSDA Ir. Wiratno, M.Sc, sejumlah LSM dan instansi terkait lainnya via zoom meeting.

Dalam sambutannya, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ir. Wiratno, M.Sc menyampaikan harapannya agar pada kegiatan ini para stakeholder dapat berkomitmen terkait pengelolaan gajah di Sumatera, terkhusus di Aceh.

“Mari kita berkomitmen bersama agar bisa hidup berdampingan dengan gajah”, ajak Wiratno.

Menurutnya, dengan melindungi gajah dan satwa liar lainnya berarti kita turut melindungi hutan dengan segala unsur hutan itu sendiri.

Pada kesempatan yang sama Wakil Bupati Aceh Tengah, H. Firdaus, SKM mengakui konflik manusia dengan gajah di kawasan Aceh Tengah kerap terjadi.

“Misalnya pada bulan Juli lalu kawanan gajah masuk ke sekitar pemukiman warga Kampung Karang Ampar, saat dilakukan penggiringan gajah kembali ke habitatnya oleh warga serta BPBD Aceh Tengah, seekor gajah berbalik menyerang seorang warga hingga mendapat luka yang parah, meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawa korban tak tertolong”, ujar Firdaus menyampaikan kronologi kejadian.

Untuk itu, menurut Firdaus perlu ada penangan masalah gajah secara komprehensif dengan melakukan interaksi dengan gajah, yaitu interaksi yang positif.

“Saya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar gajah ini dijadikan salah satu objek wisata, sehingga interaksi dengan gajah justru bisa dimanfaatkan warga menjadi keuntungan tanpa merugikan gajah itu sendiri”, katanya.

Selain itu, Wabup Firdaus juga berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan para warga korban konflik gajah baik dengan memberikan santunan atau bantuan lainnya yang dibutuhkan. (KS/ProkopimAT)

X