Pj. Bupati Mirzuan Terima Audiensi WWF
Takengon – Pj. Bupati Aceh Tengah, Ir. T. Mirzuan, MT menerima audiensi World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, bertempat di ruang kerja Bupati, Senin (19/02/2024).
Audiensi ini membahas pengelolaan kawasan biodiversity sebagai upaya berbagi ruang dalam konteks penyelesaian konflik satwa liar dan manusia di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan.
Dalam melakukan upaya berbagi ruang ini, WWF-Indonesia bekerja bersama mitra, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah dalam membangun kapasitas, memperkuat hubungan kemitraan, dan mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari dan berkelanjutan.
Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Solihin, Direktur Meudaya Aceh, Fahmi, Project Leader Aceh WWF, Jamal Fida, Head of Forest & Wildlife Program In Sumatera, Dede Hendra Setiawan, Camat Lut Tawar Hadi Selisih Mara, ST, MM, Camat Pegasing Sukurdi Win, S.STP, M.Si, dan Camat Ketol Iwan Sejahtera, S.IP, M.Si.
Dede mengatakan pada audiensi tersebut mengatakan dalam jangka panjang ingin meng-sinkron-kan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang provinsi Aceh terhadap kabupaten Aceh Tengah.
“Agendanya adalah bagaimana koridor satwa liar ini tertuang dalam kebijakan program rencana di tingkat Kabupaten. Sebab untuk tingkat Provinsi Aceh gubernur sudah memiliki SK untuk 9 koridor satwa liar”, ujar Dede.
Lebih lanjut dikatakan Dede, ia berharap audiensi ini bisa menjembatani pihaknya dengan dinas teknis di Aceh Tengah.
“Silaturahmi awal dengan Pak Pj. Bupati ini menjembatani kami untuk berdiskusi menindaklanjuti dengan dinas teknis termasuk mengatakan rencana aksi nanti untuk di koridor termasuk Aceh Tengah”, jelasnya.
“Selain itu, yang terpenting adalah satwa liar secara ruang hidup tersedia dan bagi masyarakat akan terus aman dan sejahtera untuk kehidupannya”, tutup Dede.
Sementara itu, Pj. Bupati Mirzuan menyambut baik inisiatif pihak WWF. “Saya menyambut baik inisiatif WWF beserta mitranya terhadap isu penyelesaian konflik satwa liar yang ada di Aceh Tengah”, ujar Mirzuan.
“Kami berharap melalui kerjasama berbagai pihak termasuk Pemkab Aceh Tengah, isu satwa liar ini dapat terselesaikan sehingga baik satwa maupun masyarakat bisa saling hidup berdampingan”, kata Mirzuan. (KS/ProkopimAT)