Takengon – Dalam mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan upaya-upaya untuk memastikan inflasi daerah lebih terkendali, upaya tersebut dilakukan dengan menggelar operasi pasar murah secara rutin, pemerataan distribusi sejumlah komoditas, membangun kerjasama antar daerah dan pihak terkait, serta mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Hal tersebut disampaikan Pj. Bupati Aceh Tengah Ir. T. Mirzuan, MT mengikuti Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi 2024 bersama Menteri Dalam Negeri via Zoom Meeting yang dilangsungkan di Command Centre Aceh Tengah, Senin (24/06/2024) pagi.
Dikatakan T. Mirzuan, berdasarkan laporan kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang dikemukakan dalam Rapat Koordinasi bersama Mendagri, diketahui bahwa kondisi inflasi Aceh Tengah pada bulan Mei 2024 masih tinggi di angka 4,91 persen.
Ia menjelaskan, kondisi inflasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan dan perkembangan harga bahan pangan dari beberapa kelompok bahan pangan seperti bawang merah, cabai merah, gula pasir, bawang putih, telur ayam ras, minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, jeruk, udang basah, beras, tepung terigu, daging sapi, pisang, susu bubuk, tahu mentah, tempe, ikan dan mie instan.
“Secara data indikator perkembangan harga pada minggu 1 juni ada empat komuditas harga bahan pangan yang mengalami kenaikan sangat signifikan antara lain cabai merah, bawang merah, minyak goreng dan bawang putih, fluktuasi harga tersebut memicu inflasi didaerah”, kata T. Mirzuan didampingin Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Aceh Tengah.
Pj. Bupati T. Mirzuan menyebutkan, masih tingginya Indeks Harga Konsumen (IHK) komuditas tersebut tidak terlepas dari kesediaan pasokan barang, baik pada komuditas cabai merah, bawang merah, minyak goreng dan bawang putih yang dalam pemenuhan kebutuhan harus didatangkan dari luar daerah. Sehingga tingginya biaya produksi daerah sangat berpengaruh terhadap harga yang dipasarkan dimasyarakat.
“Kita ketahui, ada beberapa kebutuhan pokok yang harus kita datangkan dari luar daerah mengakibatkan harga jual yang tinggi dipasaran, apalagi produksi komuditas yang dihasilkan dari daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi kondisi ini mau tidak mau untuk mencukupi kebutuhan beberapa komuditas kita datangkan dari luar”, ujarnya.
Namun untuk menyakapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah berupaya dalam menjaga ketersedian dan kestabilan harga bahan pangan selama ini. Ada beberapa upaya konkret sebagai rencana aksi nyata yang telah dilakukan Pemkab Aceh Tengah untuk mengendalikan inflasi didaerah.
“Kita (Pemkab Aceh Tengah) dari awal tahun terus mendorong percepatan program kegiatan yang terkait langsung dengan pengedalian infalsi di daerah. Kegiatan yang telah kita laksanakan antaranya melakukan operasi pasar murah, melaksanakan sidak monev langsung dan memantau distribusi barang yang beredar dipasar secara berkala, melakukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan kerjasama dengan pihak swasta untuk kelancaran pasokan daerah, gerakan menanam komuditas potensi daerah, dan menganggarkan program kegiatan yang menyentuh pada menekan laju inflasi daerah”, jelas Pj. Bupati T. Mirzuan.
Sementara itu, dalam penganggaran program kegiatan lanjutan untuk menekan laju inflasi daerah penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) akan digunakan dan direalisasikan dalam dukungan pengendalian inflasi.
“TPID Aceh Tengah telah menetapkan pengunaan dana BTT untuk dukungan pengendalian inflasi. Program kegiatan yang telah direncanakan telah di analisis penggunaanya oleh TPID, salah satunya bantuan subsidi transportasi bahan pangan dan kegiatan operasi pasar murah yang berkelanjutan”, tutupnya. (RH/ProkopimAT)