Wabup Muchsin Hasan Ikuti Pertemuan Bersama Komisi II DPR RI
Banda Aceh – Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, MSP, berkesempatan menghadiri Acara Pertemuan Pemerintah Aceh Bersama Komisi II DPR RI, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Pada Jum’at, (25/07/2025).
Usai mengikuti pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Gubenur Aceh, beserta jajaran Forkopimda Aceh, Wakil Ketua DPRA, Plt. Sekda Aceh, Kajati Aceh, para kepala daerah se-Aceh, akademisi, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Rombongan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Dr. H. Dede Yusuf Macan Effendi, ST, M.I.Pol tersebut.
Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, MSP, menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., menyampaikan apresiasi tinggi atas kunjungan serta dukungan Komisi II DPR RI terhadap kelanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh.
“Bapak Wagub mengapresiasi kunjungan dari Komisi II tersebut, yang salah satunya mewacanakan akan membuka opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus guna mengkaji kemungkinan menjadikan Dana Otsus sebagai kebijakan permanen demi menjamin kesinambungan pembangunan daerah, khususnya di Aceh”, Terangnya.
Wagub Fadhlullah lebih lanjut, juga menegaskan bahwa Dana Otsus masih menjadi tulang punggung pembangunan Aceh, terutama untuk sektor pelayanan dasar, terlebih sebagaimana diketahui jika 77% belanja Pemerintah Aceh sendiri bersumber dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus, Ungkap Wabup Muchsin Hasan, MSP.
“Dana Otsus telah mendorong pergerakan ekonomi daerah, khususnya dalam pelayanan dasar, sehingga tidak heran Pemerintah Aceh berharap Komisi II DPR RI bisa memperjuangkan perpanjangan, bahkan mempermanenkan Dana Otsus Aceh untuk tahun-tahun mendatang”, Tambah Wabup Muchsin Hasan menerangkan harapan yang disampaikan Wagub H. Fadhlullah, S.E.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Dede Yusuf tersebut, menegaskan bahwa Aceh selalu menjadi daerah perioritas dalam penanganan terkait kebijakan nasional.
“Tidak ada istilah Anak tiri untuk Pemerintah Aceh, Jika Papua bisa memperoleh perhatian penuh, maka Aceh juga layak mendapatkan perlakuan yang setara. Kami terbuka untuk pembahasan lebih lanjut, termasuk membentuk Panja dan mengkaji kemungkinan menjadikan Dana Otsus sebagai kebijakan permanen,” Tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf.
Dukungan senada juga disampaikan anggota Komisi II lainnya, seperti Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS) dan Aria Bima (PDIP).
Anggota Komisi II DPR RI yang berkunjung ke Serambi Mekkah tersebut, sepakat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Otsus dan menyatakan kesiapan membentuk Panja khusus untuk Aceh.
“Kita ketahui bersama, jika Dana Otsus bukan sekadar diperpanjang, tapi harus dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan terhadap sejarah, kontribusi, dan pengorbanan Aceh bagi keutuhan NKRI,” Imbuh Aria Bima Anggota parlemen RI yang turut menimpali arahan rekan sejawatnya.
Menanggapi dukungan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, MSP, juga menyampaikan, jika Wagub Fadhlullah menyatakan kesiapan Pemerintah Aceh untuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama DPR RI dan kementerian teknis di Jakarta, demikian pula dengan Kabupaten Aceh Tengah, jika dibutuhkan berkomitmen siap ikut serta.
“Kita ingin suara masyarakat daerah tidak hanya didengar, tapi juga diperjuangkan hingga ke pusat, bukan hanya di tingkat daerah namun juga Nasional, apalagi ini sudah didukung dengan komitmen tulus dari seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam kunjungan itu,” Pungkas Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, MSP.
Untuk diketahui, dalam forum tersebut, para kepala daerah juga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di lembaga pendidikan kedinasan, hingga persoalan legalitas daerah yang berada di beberapa kawasan hutan yang hingga saat ini belum diakui secara administratif, serta terkait mahalnya harga tiket penerbangan dari dan menuju Aceh. (HMA/ProkopimAT)