Takengon – Meski dampak inflasi serta kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Tengah grafiknya mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, namun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan berbagai upaya agar kedua persoalan tersebut dapat diselesaikan.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Aceh Tengah yaitu dengan memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah mulai dari tingkat kabupaten maupun dengan instansi vertikal yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan inflasi dan kemiskinan ekstrem.
Untuk melihat akar penyumbang terjadinya inflasi dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Tengah, Pj. Bupati Subhandhy, AP. M.Si didampingi Pj. Sekda, Erwin Pratama, S.STP, M.Si, Selasa (03/09/2024) menyambangi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Tengah.
Kehadiran Subhandhy, selain untuk bersilaturahmi paska dilantik menjadi penjabat bupati beberapa waktu lalu, juga untuk memperkuat sinergi serta kolaborasi sehingga persoalan dampak inflasi serta upaya dalam menurunkan kemiskinan ekstrem bisa lebih efektif.
“Kehadiran kami kemari, sebenarnya hanya ingin bersilaturahmi. Sebab, kurang elok rasanya kita tidak hadir ke kantor ini, karena data-data terkait dengan inflasi dan kemiskinan ekstrem datangnya dari sini”, kata Subhandhy.
Menurut Pj. Bupati Aceh Tengah ini, data-data yang diberikan oleh BPS bisa menjadi salah satu acuan Pemkab Aceh Tengah dalam menentukan proses penganggaran sehingga realisasinya dilapangan bisa lebih efektif serta tepat sasaran.
“Dengan adanya data yang akurat, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah dalam mengantisifasinya. Tentu setelah diketahui, kita bisa melakukan intervensi dalam penganggaran di tahun depan. Walaupun tidak bisa semua karena keterbatasan APBK”, jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Subhandhy menuturkan jika kehadirannya ke Kantor BPS bukan untuk membahas hal-hal yang rumit, tetapi hanya sekedar bersilaturahmi dan berkoordinasi. “Sinergi ini, merupakan sesuatu yang penting, agar ada semacam deteksi dini”, ungkap Subhandhy.
Menanggapi pernyataan Pj. Bupati, Kepala BPS Aceh Tengah, Dr. Nuri Rosmika menyebutkan, jika pihaknya juga menginginkan adanya koordinasi secara intens dengan Pemkab setempat. “Selama ini, sudah ada koordinasi cuma belum maksimal. Bisa dikatakan, BPS dibiarkan sendiri”, kata Nuri.
Menurut Nuri, beberapa bulan terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup bagus. Begitu juga dengan inflasi serta kemiskinan ekstrem yang angkanya mulai mengalami penurunan.
“Untuk posisi terendah terkait inflasi, pertama Kota Banda Aceh, kedua Meulaboh, ketiga Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Tengah berada di posisi keempat. Mudah-mudahan, bisa kita pertahankan untuk kedepannya, sehingga diperlukan sinergi”, ungkapnya. (RH/ProkopimAT)