Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Se-Aceh, Wujudkan Aceh Tangguh dan Siaga Bencana
Banda Aceh – Dalam upaya memperkuat ketangguhan daerah dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi bencana di Provinsi Aceh, Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana se-Aceh yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, yang digelar Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama dalam pengurangan risiko bencana serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana alam maupun non-alam di wilayah Aceh.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh Fadhullah, SE, M.Si menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., MM beserta jajaran deputi.
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala BNPB dan rombongan. Kehadiran Bapak merupakan wujud kepedulian dan perhatian terhadap kesiapsiagaan bencana di Aceh”, ujarnya.
Wagub menyampaikan bahwa pada tahun 2025 ini terdapat 10 kabupaten di Aceh yang memperoleh bantuan penanggulangan bencana dari Pemerintah Pusat, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya penguatan daerah tangguh bencana.
Ia juga menambahkan bahwa Aceh kini termasuk provinsi dengan angka kriminalitas terendah di Indonesia, yang menjadi indikator positif bagi iklim investasi dan stabilitas daerah.
“Kami berharap kehadiran BNPB memberikan perhatian lebih bagi daerah-daerah di Aceh, terutama dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi risiko bencana”, tambahnya.
Sementara itu, Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., MM dalam arahannya menyampaikan bahwa BNPB memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan ketangguhan daerah di Aceh.
“Kami hadir di sini karena rasa cinta kami kepada Bumi Aceh.
Salah satu program strategis kami pada tahun 2025–2026 adalah kerja sama dengan Pemerintah Jepang dalam penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami”, bebernya.
Suharyanto menjelaskan bahwa penanganan bencana menjadi poin ketiga dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya membangun sistem tangguh dan adaptif terhadap perubahan alam maupun aktivitas manusia.
Ia memaparkan bahwa hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 2.658 kejadian bencana di seluruh Indonesia, dengan tren peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir.
“Di Indonesia, terdapat empat kluster utama bencana, yaitu geologi dan vulkanologi, kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor, serta bencana akibat ulah manusia. Empat kluster tersebut semuanya terdapat di Provinsi Aceh”, jelasnya.
Berdasarkan data BNPB, dalam kurun waktu 2020–2024, Kabupaten Aceh Tengah menjadi daerah ketiga dengan jumlah bencana tertinggi di Aceh, yakni 93 kejadian bencana, yang didominasi oleh tanah longsor dan banjir.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si menyampaikan bahwa meskipun Aceh Tengah kini berkembang menjadi daerah tujuan wisata, tantangan terhadap ketahanan lingkungan dan risiko bencana masih cukup besar.
“Kabupaten Aceh Tengah kini menjadi tujuan wisata unggulan, namun infrastruktur pendukung seperti jalan produksi dan jembatan penghubung di beberapa daerah masih sangat kami butuhkan”, ujar Bupati.
Ia juga menyoroti pengelolaan lahan pertanian cabai seluas sekitar 9.000 hektare yang saat ini hanya mengandalkan air tadah hujan, padahal sangat berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah.
“Kami berharap adanya bantuan untuk pembangunan sistem pipanisasi agar lahan pertanian cabai ini dapat dioptimalkan. Kami juga tengah menyiapkan kerja sama dengan Rumah Tani melalui MoU untuk menjaga stabilitas harga cabai pada saat panen raya Desember mendatang”, terangnya.
Selain itu, Haili Yoga turut meminta perhatian pemerintah pusat terhadap perbaikan sejumlah jembatan gantung di wilayah terpencil yang sudah tidak layak dilalui oleh siswa dan masyarakat.
“Beberapa jembatan gantung di daerah terpencil sudah tidak aman dilalui. Ini menyangkut keselamatan warga, dan kami mohon dukungan untuk perbaikannya”, tambah Bupati.
Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara BNPB, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengurangan risiko bencana, penyusunan peta risiko terpadu, serta peningkatan kapasitas masyarakat tangguh bencana. (RH/ProkopimAT)