Takengon — Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, M.SP., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pangkalan gas dan agen gas di Kabupaten Aceh Tengah, Rabu, 18/11/26.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengurai masalah laporan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
Kegiatan dimulai dari titik kumpul di Kantor Bupati Aceh Tengah, sembari diadakan persamaan persepsi terkait peraturan distribusi dan penjualan LPG 3 kg.
Titik lokasi pertama sidak dilaksanakan di Pangkalan Hj. Tisaerah. Pemilik pangkalan mengatakan bahwa gas 3 kg sudah habis dan terakhir didistribusikan pada Senin kemarin sebanyak 160 tabung. Pangkalan tersebut menjual dengan harga Rp25.000 per tabung kepada masyarakat.
Di beberapa titik pangkalan lainnya, tidak ditemukan penjualan gas LPG 3 kg. Rata-rata harga penjualan sebesar Rp25.000, sedangkan harga gas besar nonsubsidi sebesar Rp250.000 per tabung.
Menurut aturan, penerima gas subsidi ini merupakan masyarakat kurang mampu ataupun usaha kecil dengan omzet di bawah Rp300 juta per tahun.
Pada saat dilaksanakan sidak ke salah satu toko roti di daerah Kemili, Wabup Muchsin menemukan beberapa tabung gas 3 kg yang dipakai. Mereka pun diimbau untuk mengganti ke gas nonsubsidi karena diindikasi toko tersebut memiliki omzet lebih dari Rp300 juta per tahun.
Wabup Muchsin juga mengadakan sidak di salah satu agen gas LPG, PT Muhammad Djamil Idris. Agen ini membawahi 155 pangkalan di Kabupaten Aceh Tengah. Menurut agen tersebut, mereka mendapat kurang lebih 2.000 tabung LPG 3 kg per hari yang langsung didistribusikan kepada pangkalan di bawahnya.
Menurut Wabup Muchsin, beberapa hari ini gas dijual Rp35.000 sampai Rp40.000 yang didapat dari pengecer melalui informasi dari masyarakat. Beliau juga mengimbau kepada kafe, restoran, homestay, dan penginapan untuk menggunakan gas nonsubsidi.
Wabup Muchsin juga menyempatkan diri menelepon Bapak Krisna dari Patra Niaga dan melaporkan bahwa beberapa pangkalan tidak menggunakan SOP yang sesuai sehingga ada indikasi kecurangan. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk melanjutkan izin pangkalan tersebut. Pada hari ini juga akan dilaksanakan rapat terkait kelangkaan gas subsidi sehingga peredaran gas nonsubsidi dapat kembali normal.
Terakhir, Wabup Muchsin menyempatkan diri untuk mengawal langsung pendistribusian gas 3 kg di dua lokasi, yaitu Kebet dan Lemah. Sembari memantau penyaluran gas 3 kg, Wabup Muchsin sempat berbincang dengan masyarakat dan menghimpun keluhan terkait mahalnya gas yang dijual eceran. Hal tersebut juga tidak dibenarkan secara regulasi.
“Gas subsidi ini adalah hak masyarakat miskin dan usaha kecil. Jangan sampai yang berhak justru tidak kebagian, sementara yang mampu ikut memakai. Kita akan tertibkan distribusinya, kita awasi pangkalan dan pengecernya, dan kita pastikan harganya sesuai aturan. Pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat,” tegas Wabup Muchsin. (M/ProkopimAT)
