Hadiri Musrenbang RKPA 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMA 2025–2029 Wujudkan Aceh Bermartabat, Bupati Haili Yoga Dorong Optimalisasi Pariwisata dan Kopi Gayo
Banda Aceh — Bupati Aceh Tengah, Drs. H. Haili Yoga, M.Si, turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 yang dilangsungkan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (15/05/2025)
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Aceh dan dihadiri berbagai tokoh penting baik secara langsung maupun virtual, antara lain Anggota DPR RI Dapil Aceh H. Irmawan, Drs. H. Syafrizal Z.Ah, M.Si dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara daring, Deputi Pangan dan Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas, unsur Forkopimda, Ketua/Wakil Ketua DPRA, serta sejumlah ilmuwan, akademisi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh menegaskan pentingnya momen Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik ini sebagai lembar awal untuk merancang wajah Aceh lima tahun ke depan. Ia menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Aceh membutuhkan dukungan penuh dalam bentuk regulasi dan investasi dari pemerintah pusat. “Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan, tetapi regulasi yang ada belum memberi ruang gerak optimal bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan harapan agar hasil dari Musrenbang ini dapat dibawa dan diperjuangkan ke tingkat nasional. Dalam waktu dekat, Pemerintah Aceh juga akan mengusulkan revisi regulasi mengenai perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan pemberian kewenangan khusus agar Pemerintah Aceh dapat lebih berdaya dan mandiri.
“Harapan kami, sejumlah proyek strategis nasional dapat diarahkan ke Aceh dan melahirkan regulasi-regulasi baru yang memberi keberpihakan kepada daerah ini,” tegasnya. Ia juga mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Aceh untuk bersinergi dan menyusun usulan prioritas pembangunan yang tepat guna, sebagai bahan advokasi ke pemerintah pusat dan legislatif di Senayan.
Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, saat ditemui menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan dalam pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting untuk mendorong optimalisasi potensi lokal yang ada di Aceh Tengah.
“Kami mengapresiasi arahan yang selaras dengan visi dan misi Bapak Presiden dan Gubernur, yakni bahwa tiap daerah punya spesialisasi sesuai karakteristik wilayah dan komoditas masing-masing. Untuk Aceh Tengah, sektor pariwisata dan kopi menjadi dua sektor unggulan yang harus dikembangkan secara terintegrasi,” ujarnya.
Haili Yoga mengungkapkan bahwa sektor pariwisata di Aceh Tengah kini mulai menggeliat, dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terutama ke desa-desa wisata. Namun, ia menggarisbawahi bahwa sejumlah kawasan destinasi wisata masih menghadapi kendala infrastruktur dasar. “Ada wisata yang pengunjungnya luar biasa, tapi infrastruktur jalannya belum layak. Ini tentu membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti sektor kopi Gayo yang telah menembus pasar ekspor dengan kontribusi sekitar 85% dari total produksi, namun hasil dari dana bagi hasil ekspor tersebut belum secara signifikan kembali ke daerah. “Kami berharap, ada kebijakan fiskal yang lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil. Dana hasil ekspor kopi harus bisa memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Bupati Aceh Tengah juga menyampaikan bahwa pihaknya terus bergerak dalam mengatasi persoalan-persoalan mendasar seperti kemiskinan dan gizi buruk. Ia menyampaikan komitmen untuk mendukung program prioritas nasional yang telah disiapkan pemerintah pusat, sekaligus mendorong realisasi pembangunan yang berbasis potensi lokal.
Haili Yoga berharap forum ini benar-benar menghasilkan rekomendasi yang realistis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga semangat sinergi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
Musrenbang RKPA 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMA 2025–2029 ini diharapkan menjadi landasan penting dalam mewujudkan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan sebagaimana visi besar Pemerintah Aceh ke depan. (AS/ProkopimAT)