Kendalikan Inflasi di Daerah, Pemkab Aceh Tengah Ikuti Rapat Bersama Kemendagri

9

Takengon – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat yang bertujuan mengendalikan inflasi di daerah ini berlangsung secara daring dan diikuti melalui zoom meeting bertempat di Command Center Setdakab Aceh Tengah, Senin (21/10/2024).

Rakor dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Drs. H. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. dan diikuti oleh Pimpinan Lembaga, para Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam arahannya Sekjen Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa secara Nasional Alhamdulillah kondisi inflasi baik dan mengalami Deflasi yang cukup signifikan meskipun masih banyak harga bahan pokok belum stabil di setiap Daerah.

Dalam kesempatan ini Pj. Bupati Aceh Tengah Subhandhy, AP, M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Tengah turut serta dalam rapat ini. Rapat koordinasi daring ini diinisiasi sebagai respons terhadap pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi yang berdampak langasung kepada masyarakat.

“kegiatan hari ini mendengarkan arahan dan Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dan Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di masing-masing daerah”, ucapnya.

Plt. Sekjen Tomsi Tohir memrintahkan kepada Kepala Daerah untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan di wilayah masing-masing dan melakukan intervensi dalam menjaga stabilitas harga.

“Kami mohon perhatiannya untuk kenaikan inflasi yang cukup tajam Kabupaten Bolang Mongondow 3, 91 dan Kabupaten Lima Puluh Kota maupun daerah lain kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali di lapangan dan terus kita menggantisipasi biar harga-harga ini tidak meningkat. Jumlah kabupaten kota harganya naik bawang merah dan minyak goreng perlu kita antisiapsi kita cek betul kenapa terjadi kenaikan dari minggu ke minggu”, ujar Tomsi yang juga mejabat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 

Dalam kesempatan Kepala BPS yang paparkan pelh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini menjelaskan Indonesia mengalami defliasi bulan ke bulan sebesar 0,11% komuditas memberikan andil tertinggi adalah cabai merah, telur ayam ras dan daging ayam ras.

“Bulan oktober Komuditas yang memberikan deflasi tertinggi cabai merah, telur ayam ras dan daging ayam ras, kemudian dari 90 kota IHK ada 29 kota inflasi sedangkan 61 mengalami deflasi. Secara nasional jumlah Kabupaten yang mengalami kenaikan IPH pada oktober 2024 lebih banyak dibandingkan yang mengalami penururan IPH”, jelas Pudji.

Selain itu Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kementrian Perdagangan Bambang Wisnu Broto, menghimbau kepada Dinas yang membidangi perdagangan di daerah agar secara aktif melakukan koordinasi dengan BUMN Pangan (BULOG, RNI dan PPI) setempat untuk melakukan percepatan Pendistribusian MINYAKITA sampai ke pengecer di pasar.

Kemudian melakukan pemantauan dan/atau kunjungan kepada distributor yang sudah terdaftar dalam sistem yang dapat diakses melalui SISP.

Selanjutnya dapat menduplikasi pola kerja sama antara distributor dengan Pedagang Pasar secara langsung, seperti yang telah dilakukan selama pemantauan dan/atau dropping pada periode 25-29 September 2024 kemarin di beberapa daerah (Sumbar, Bengkulu, Lampung, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, Bali, Kalsel, Kalbar) Dengan pola tersebut, ketersediaan Minyakita di pasar dapat terjaga, serta HET di tingkat konsumen pun dapat tercapai.

Rakor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan stabilitas harga dan pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia. TPID diharapkan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pengendalian inflasi, guna menjaga kestabilan harga di daerah. (RH/ProkopimA)