Mampate, Alibata dan Tuan Pos Jadi Andalan Disdukcapil Dalam Lomba Inovasi Tingkat Kabupaten
Takengon – Lomba inovasi dan kreativitas (Lisik) tingkat Kabupaten Aceh Tengah kembali bergulir, dengan peserta meliputi perangkat daerah, umum, pelajar dan mahasiswa, serta Badan Usaha Milik Desa.
Tidak ketinggalan Dinas Dukcapil Aceh Tengah (Disdukcapil) ikut berpartisipasi dengan mengandalkan tiga Inovasi, diantaranya Alibata (Anak Lahir Bawa Akta), Tuan Pos (Tunggu Diantar POS) dan Mampate (Menikah dapat KK dan KTP El).
“Ketiga inovasi yang kita lombakan sudah melewati tiga tahap, mulai dari seleksi administrasi, wawancara dan kunjungan lapangan,” ungkap Kadis Dukcapil Aceh Tengah, Senin (29/11/2021).
Menurut Mustafa ketiga inovasi tersebut sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan, disisi lain memudahkan kerja dan pelayanan yang dilakukan oleh Disdukapil.
Sebut saja inovasi Alibata, jika selama ini ada ibu yang melahirkan di Rumah Sakit, suami atau pihak keluarga harus bersusah payah untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak yang baru lahir, dengan hadirnya inovasi Alibata maka keluarga pasien cukup melampirkan berkas persyaratan dan menerima dokumen Kartu Keluarga baru serta Akta Kelahiran bayi tanpa harus mengurus sendiri ke Disdukcapil.
Begitu juga dengan Inovasi Tuan Pos, masyarakat yang selama ini kesulitan hanya untuk mengambil dokumen yang sudah selesai dapat menggunakan jasa Pos untuk pengantaran dokumen. Demikian pula dengan inovasi Mampate melalui kerjasama dengan Kantor Kemenag Aceh Tengah memudahkan pasangan baru menikah mendapatkan Kartu Keluarga baru dan KTP el yang sudah berubah status menjadi Kawin tepat pada hari pernikahan.
“Walaupun ketiga inovasi ini dilombakan, bukan berarti menang atau kalah menjadi tujuan, karena setiap inovasi hadir untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat,” demikian Mustafa.
Lisik 2021 diselenggarakan oleh Bappeda Aceh Tengah dengan tim penilai berasal dari Puslatbang KHAN (Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara) LAN RI. (*)