Jakarta – Pj. Bupati Aceh Tengah Ir. T. Mirzuan, MT menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rakornas tersebut digelar untuk penguatan koordinasi penanggulangan bencana, yang diselenggarakan di Arena Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (2/032023).
Acara tersebut dibuka langsung Presiden RI, Jokowi Widodo didampingi Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto serta Kepala Daerah dan Forkopimda yang hadir ruangan tersebut.
Rakornas tersebut bertema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana”. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya identifikasi analisis potensi bencana pada setiap daerah, khususnya daerah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. disisi lain, saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.
Ditempat yang sama Pj. Bupati Aceh Tengah, T. Mirzuan yang hadir bersama Kapolres Aceh Tengah AKBP Nurochman Nulhakim, S.I.K dan Dandim 0106, Letkol Inf, Kurniawan Agung Sancoyo, menyatakan siap bersinergi baik antar instansi dan lembaga masyarakat untuk melaksanakan arahan presiden terhadap penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana. ”Alhamdulillah kita bersama Forkopimda dapat, menghadiri rakornas penanggulangan becana, yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Pemerintah daerah Aceh Tengah mendukung penuh arahan presiden dan siap berkolaborasi serta bersinergi dengan instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait,” ujar Mirzuan. T. Mirzuan selanjutnya akan melakukan rapat initernal di daerah dan memerintahkan Kepala Pelakaana BPBD Aceh Tengah, Ir. Andalika, ST, untuk memetakan potensi bencana daerah agar mitigasi bencana bisa dilaksanakan dengan maksimal. Selanjutnya, BPBD dan Dinas Sosial harus terus berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri atau instansi dan lembaga-lembaga lainnya untuk mensosialisasikan mengenai edukasi bencana dan penanggulangannya kepada masyarakat umum.
“Sebelumnya kita telah memiliki relawan tanggap bencana, sosialisasi tetang pentingnya edukasi kebencanaan juga rutin kita lakukan, hal ini menjadi langkah baik yang harus dipertahankan, tinggal bagaimana kita menjaga program dan memprioritaskan anggaran daerah untuk mitigasi kebencanaan”. Tutupnya. (RH/ProkopimAT)