Sekda Subhandhy Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Hybrid
Takengon – Bupati Aceh Tengah yang diwakili Sekda Subhandhy, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari gedung Command Centre kabupaten setempat, Selasa (30/08).
Ikut hadir dalam kesempatan itu, Kapolres AKBP Nurrochman Nulhakim, Dandim 0106 Letkol (Inf) Wasono Handayani, Asisten II Setda Harun Manzola, Kepala Dinas Perdagangan Jumadil Enka, Dan Kabag Perekonomian Setdakab Arisa Putra.
Rakor yang merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Inflasi tanggal 18 Agustus 2022 tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan menghadirkan sebelas Menteri dan Kepala Pemerintah Non Kementerian selaku Narasumber, masing-masing Menko Marves, Gubernur Bank Indonesia, Mendagri, Menkeu, Mensos, Mendes PDTT, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan Kepala BPS.
Adapun poin-poin penting yang berkembang berdasarkan paparan para narasumber, menunjukan bahwa perlunya tindakan tertentu yang harus dilakukan para kepala daerah dalam rangka menjaga kestabilan komoditi khususnya bahan pokok demi menekan dampak dari inflasi.
Dimana, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat makin mendorong peningkatan daya beli masyarakat juga menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi barang/ jasa.
Sekda Subhandhy usai mengikuti Rapat Koordinasi ini mengatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan segera melakukan langkah-langkah penting dalam upaya mengurangi laju inflasi guna mengantisipasi runtuhnya sendi-sendi ekonomi riil dan melemahnya daya beli masyarakat.
“Segera kita akan mengkomunikasikan hasil rakor ini dengan Bapak Bupati, untuk melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi seperti monitoring harian stabilitas harga dan ketersediaan pasokan sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya dipasar,” ujar Subhandhy.
Begitu juga dengan upaya peningkatan uang beredar dimasyarakat, Sekda Subhandhy menyebutkan akan melakukan optimalisasi anggaran dalam APBK dan mendorong setiap OPD untuk meningkatkan realisasi serapan anggaran.
“Kita juga berupaya sekuat mungkin mendorong realisasi Anggaran APBK dengan serapan anggaran yang maksimal, sehingga membantu perputaran uang melalui pengeluaran belanja pemerintah.” Pungkasnya. (IMH/ProkopimAT)