Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Kembali Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah
Takengon – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kembali ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 melalui zoom Meeting yang digelar oleh Kementrian Dalam Negeri RI, bertempat di Commend Center komplek Setdakab Aceh Tengah, Rabu (8/2/2023) pagi.
Tampak diikuti jajaran unsur pimpinan daerah atau yang mewakili, diantaranya oleh, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Inf. Kurniawan Agung Sancoyo S.E., M.Han, Kabag Ops Polres Aceh Tengah Kompol Muhammad Aidil. Saputra, SH, S.I.K, serta, Kasubbag Pembinaan Kejari Aceh Tengah Bapak Ridwan Z, S.H.
Tampak pula hadir, Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab Aceh Tengah H. Harun Manzola, SE, MM, Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setdakab Aceh Tengah, M. Thamrin Elashri Mohd Ali, SE, M.AP. yang didampingi juga oleh jajaran para pimpinan perangkat daerah terkait lainnya.
Pada Rakor kali ini, Menteri Dalam Negeri RI, M. Tito Karnavian dalam sambutannya sebagai pimpinan jalannya rakor, menyampaikan kepada seluruh peserta rakor agar tidak pernah bosan dalam mengikuti rapat koordinasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah. Karena memang tantangan ekonomi dan inflasi menjadi permasalahan dan tantangan global pada saat ini.
“Saya juga baru kembali dari kunjungan keluar negeri, di beberapa negara Eropa sudah ada yang harga kebutuhan pokoknya naik sebanyak 3 kali lipat, di jalan-jalan juga banyak lampu yang mati karena untuk menghemat biaya ditambah lagi krisis yang diakibatkan oleh perang antara Rusia-Ukraina”, Terang Mendagri membuka Rakor Pengendalian Inflasi Daerah melalui media Daring itu.
Selanjutnya, secara terpisah, Kepala BPS RI Dr. Margo Yuwono S.Si., M.Si. menyampaikan terkait dengan perkembangan inflasi sepanjang Tahun 2022, diharapkan para peserta rakor dapat memahami sebab terjadinya Inflasi dan bagaimana cara mengantisipasinya, serta hal itu kemudian akan menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah dalam menghadapi Inflasi di Tahun 2023.
Ada 4 hal yang berpengaruh dalam inflasi daerah tahun 2022, antara lain, Terkait dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang menyebabkan gangguan supply dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas.
Konflik Geopolitik yang menyebabkan terganggunya rangkaian pasokan terutama untuk pasokan pangan dan pasokan energi, ditambah juga dengan adanya inflasi di beberapa Negara pengasil energi yang cukup tinggi.
Lalu di berbagai Negara di dunia sudah melakukan pengetatan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat memicu capital outflow dari berbagai Negara berkembang.
Untuk itu kiranya penting, intuk melihat peristiwa tersebut secara global seperti perang antara Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. di mana kesemuanya ini adalah faktor menyebabkan kenaikan harga pada energi dan makanan, juga beberapa komoditas metal dan mineral, terkecuali di dalam negeri.
“Kebijakan pengendalian Inflasi daerah oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan cara kerjasama atau berkaloborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak lupa untuk melaksanakan evaluasi setiap hari senin untuk melihat perkembangan target pengendalian inflasi di seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)”, Papar Kepala BPS RI dalam kesempatan tersebut. (HMA/ProkopimAT)