Penuhi Undangan Kementerian Perhubungan, Pj. Bupati Usul Peningkatan Infrastruktur Transportasi Destinasi Wisata
Jakarta – “Dukungan Pemerintah Pusat untuk mendukung pengembangan ekonomi wisata di Aceh Tengah sangat kami harapkan, khususnya melalui Kementerian Perhubungan dalam peningkatan infrastruktur layanan transportasi destinasi wisata dan pembangunan dermaga apung di sekitar Danau Laut Tawar Takengon yang telah kita usulkan sebelumnya”, hal ini disampaikan Pj. Bupati Aceh Tengah Ir. T. Mirzuan, MT, saat memenuhi undangan audiensi dengan Kementerian Perhubungan.
Pj. Bupati yang didampingi Kepala Dinas Perbungan Aceh Tengah Jauhari, ST diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh, S.SiT., M.M.Tr bersama jajarannya di Ruang Rapat Kahuripan, Gedung Karsa Lantai 3 Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Selasa (08/08/2023).
Pertemuan tersebut merupakan respon pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat kunjungannya ke Kabupaten Aceh Tengah pada bulan februari yang lalu untuk meninjau pembangunan Terminal Terpadu Tipe A Takengon yang telah selesai dibangùn pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sempat memaparkan potensi dan mengusulkan program peningkatan infrastruktur transportasi destinasi wisata di sekitar Danau Laut Tawar Takengon.
“Sebelumnya kita telah menyampaikan proposal usulan program pembangunan transportasi kepada Pak Menteri saat kunjungannya ke Aceh Tengah beberapa bulan,” ujar T. Mirzuan.
T. Mirzuan melanjutkan, usulan peningkatan infrastruktur transportasi dan pembangunan dermaga apung di sekitar Danau Laut Tawar melihat adanya peningkatan aktivitas transportasi kapal wisata sebagai destinasi wisata baru.
“Dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi angkutan Danau Laut Tawar kedepan, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.
Dermaga apung di sekitar Danau Laut Tawar yang di usulkan dalam program pembangunan tersebut antara lain Dermaga Tetuyung, Dermaga Toweren, Dermaga Perahu Lot Kala, Dermaga Ikon Danau laut Tawar dan Dermaga Pante Menye.
“Harapan kami dan masyarakat Aceh Tengah Menteri Perhubungan sedapat mungkin merealisasikan usulan ini” harap T. Mirzuan.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh, menjelaskan ada beberapa kriteria atau persyaratan pembangunan pelabuhan yang dibiayai oleh APBN.
“Untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan yang dibiayai APBN harus selaras dengan kesesuain RTRW nasional dan sejalan dengan RPJP Kemenhub serta diikuti syarat lainnya, yang terpenting adalah ketersediaan lahan pelabuhan dan jalan clean and clear dengan sertifikat tanpa bermasalah”, jelasnya.
Ia menambahkan usulan program diakomodir dengan catatan sebelum tanggal 15 agustus, redines kriteria atau data dukung yang diminta harus dipenuhi.
“Pertimbangan kita menimbang usulan daerah dengan syarat kriterian data dukung dapat dipenuhi daerah dan sesuai batas waktu pengusulan, apalagi Pak Menteri Budi Karya menyatakan berkomitmen membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi di destinasi wisata, untuk mendukung program bangga berwisata di Indonesia, semoga saja Pak Bupati”, tutupnya. (RH/ProkopimAT)